Menu

Ini Arti Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold

  Dibaca : 8358 kali
Ini Arti Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold
Ini Arti Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jumat (21/7/2017) telah menetapkan RUU Pemilu, yang didalamnya memuat Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Setya Novanto, disetujui presidential threshold sebesar 20-25 persen.

Rapat yang diwarnai aksi walk out dari empat partai yakni Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS tersebut disahkan secara aklamasi opsi A.

“Dengan ini diputuskan hasil RUU pemilu mengambil paket A, apakah dapat disetujui?” tanya Novanto yang langsung diiyakan semua anggota paripurna, Jumat (21/7/2017).

Isi paket A tersebut menyatakan presidential threshold sebesar 20-25 persen, parliamentary threshold sebesar 4 persen, sistem Pemilu terbuka dan Dapil magnitude DPR 3-10.

Pada akhir sidang paripurna tersebut, pimpinan sidang yang sebelumnya berjumlah lima orang tersisa dua orang. Fadli Zon (Gerindra), Taufik Kurniawan (PAN) dan Agus Hermanto (Demokrat) meninggalkan ruang sidang bersama fraksinya.

Pimpinan sidang yang tersisa adalah Setya Novanto (Golkar) dan Fahri Hamzah (PKS).

Menariknya, Fahri tak ikut bersama partainya saat aksi walkout. Dia juga sempat mengungkapkan alasannya tak ikut bersama sekan-rekan bekas partainya tersebut.

Diketahui Fahri Hamzah sudah dipecat dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) namun belum dibisa diganti karena Fahri melakukan perlawanan hukum di pengadilan.

Itu berarti rapat paripurna DPR pada akhirnya menyisakan 6 Fraksi yakni PDIP, PKB, PPP, Golkar, NasDem, dan Hanura yang berjumlah 322 anggota.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pengambilan keputusan RUU Pemilu dalam paripurna produk sah. PDIP mempersilakan sejumlah fraksi yang memilih walk out untuk menggugat RUU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Bagi yang melakukan walk out dapat mengajukan judicial review ke MK,” tegas Aria Bima (PDIP), Jumat (21/7/2017) dini hari.

Lalu apa arti Parlementiary Threshold dan Presidential Threshold?

Parliamentary threshold atau Ambang batas parlemen adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009.

Pendukung aturan ambang batas parlemen berpendapat bahwa adanya batas minimal mencegah kelompok-kelompok kecil dan radikal di parlemen. Hal ini dianggap baik karena akan menyederhanakan parlemen, serta membantu terbentuknya pemerintahan dan parlemen yang stabil.

Saat Pemilihan umum 2009, berdasarkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Saat Pemilihan Umum 2014, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD.

Namun UU tersebut digugat oleh 14 partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhirnya  MK menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

Untuk tahun 2019 nanti, Parlementary Threshold dinaikkan 0,5 persen menjadi 4 persen suara nasional.

Itu berarti satu partai politik harus mencapai 4 persen suara sah secara nasional agar wakil partainya bisa duduk di parlemen atau DPR.

Sedangkan Presidential Threshold atau ambang batas pengajuan pasangan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap menggunakan 20-25 persen.

Ambang batas dalam UU ini, partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara nasional.

UU ini mensyaratkan partai atau gabungan partai harus memiliki minimal 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Karena pemungutan suara calon anggota legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak tahun 2019 nanti, jumlah persentase suara mengikuti hasil pemilihan tahun 2014 atau jumlah kursi DPR saat ini.

Berdasarkan data Pileg 2014, tidak ada partai yang bisa memajukan pasangan calon presiden-wakil presiden sendiri atau dengan kata lain dalam pemilihan presiden nanti setiap partai harus berkoalisi dengan partai lain untuk menggenapi persyaratan ambang batas tersebut.

Berikut hasil pemilihan umum 2014:

  1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 109 kursi / 23.681.471 (18,95%) suara.
  2. Partai Golongan Karya (Golkar) 91 kursi/ 18.432.312 (14,75%) suara.
  3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 73 kursi /14.760.371 (11,81%) suara.
  4. Partai Demokrat 61 kursi /12.728.913 (10,19%) suara.
  5. Partai Amanat Nasional (PAN) 49 kursi / 9.481.621 (7,59%) suara.
  6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 kursi/ 11.298.957 (9,04%)suara.
  7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40 kursi / 8.480.204 (6,79%) suara.
  8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 39 kursi/ 8.157.488 (6,53%) suara.
  9. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 35 kursi / 8.402.812 (6,72%) suara.
  10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 16 kursi/ 6.579.498 (5,26%) suara.
  11. Partai Bulan Bintang (PBB) 1.825.750 (1,46 persen/ tidak lolos PT).
  12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 1.143.094 (0,91 persen/ tidak lolos PT).
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional