Menu

Sah! Perppu Ormas sudah diteken Presiden Jokowi

  Dibaca : 270 kali
Sah! Perppu Ormas sudah diteken Presiden Jokowi
Perppu Ormas sudah diteken Presiden Jokowi (foto: www.poskotasumatera.com)

Sah! Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 yang mengatur mengenai keberadaan ormas sudah diteken Presiden Jokowi sejak Senin (10/7/2017), dan sudah masuk DPR.

Tentu saja bukan tanpa alasan pemerintah menerbitkan Perppu tersebut. Ini sebagai bentuk ketegasan pemerintah untuk menjaga kebhinekaan bangsa Indonesia. Pilihan ini muncul karena pemerintah menilai proses pembubaran Organisasi Kemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 akan memakan waktu yang lama.

Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini jelas menimbulkan pro-kontra. Sebagian setuju demi untuk membubarkan ormas radikal yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 45 serta meresahkan masyarakat, namun sejumlah kalangan lain juga mengkritik niat penerbitan Perppu tersebut karena pembubaran ormas dinilai bukan sesuatu yang mendesak dilakukan pemerintah.

Pemerintah sendiri telah mengklaim telah mengantongi hasil kajian pembubaran sejumlah ormas lain yang bertindak serupa. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kali kesempatan memastikan akan bersikap tegas terhadap ormas yang ingin mengubah konstitusi serta dasar dan bentuk negara. “Saya tak ada ruang bagi hal fundamental seperti ini. Saya akan gebuk dengan koridor hukum,” kata Jokowi kepada Tempo, akhir Mei lalu.

Memang, untuk membubarkan ormas tidak semudah yang dibayangkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan pemerintah harus membuktikan bahwa ormas tersebut telah melanggar ketentuan dan mengabaikan tiga kali surat peringatan, selanjutnya pemerintah melakukan permohonan melalui Kejaksaan Agung, kepada pengadilan untuk membubarkan ormas yang dianggap melanggar.

Dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ada sejumlah hal yang paling signifikan pada Pasal 59, dimana sejumlah ketentuan tentang hal-hal yang dilarang dilakukan ormas semakin spesifik. Perubahan Pasal 59 itu berbunyi:

(1) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

(2) Ormas dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:
a.melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; 
b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; 
c. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
d. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:
a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila

Kemudian ditambahkan bab baru tentang Ketentuan Pidana, yakni Pasal 82A yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf  a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(3) Selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Selanjutnya pasal peralihan Perppu ini menyebutkan pasal-pasal yang tidak dihapus atau diubah pada UU Ormas terdahulu tetap berlaku. Dari beberapa pasal yang diubah jelas bahwa untuk membekukan atau membubarkan sebuah ormas, cukup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. Tidak diperlukan lagi pengajuan atau permohonan ke pengadilan seperti ketentuan sebelumnya, namun  untuk putusan sanksi pidana tetap melalui pengadilan.

Pada akhirnya kita akan menunggu apakah DPR menyetujuinya atau tidak, jika disetujui maka Perppu tersebut akan menjadi Undang-Undang jika ditolak maka Perppu tersebut akan dicabut dan dianggap tidak berlaku.

Harvey Jersic

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional