Menu

Resmi Terpidana, Ahok Segera Dipindah ke Lapas

  Dibaca : 283 kali
Resmi Terpidana, Ahok Segera Dipindah ke Lapas
Resmi Terpidana, Ahok Segera Dipindah ke Lapas

Pihak Kejaksaan akhirnya mencabut permohonan banding atas vonis dua tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam perkara penistaan agama.

Ketua Tim JPU kasus Ahok, Ali Mukartono menyebutkan alasan pencabutan berkas banding itu adalah soal kemanfaatannya bagi kejaksaan.

“Kita banding supaya enggak kehilangan hak asasi. Makanya ketika dicabut ya sudahlah,” katanya.

Pencabutan itu masih berlaku karena sesuai Pasal 235 KUHAP menyebutkan, pencabutan bisa dilakukan sebelum diputus oleh hakim pengadilan tinggi.

Langkah pencabutan banding dari tim JPU mengikuti langkah keluarga dan pengacara Ahok.

“Karena untuk kepentingan semua, kepentingan bersama. Dalam arti, kita tidak akan memperpanjang lagi. Kita akan menjalankan apa yang diputuskan saja,” kata Veronica Tan yang membacakan surat tulisan tangan Ahok, sehari setelah menarik memori banding.

Pengacara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, I Wayan Sudirta mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan keputusan jaksa penuntut umum (JPU) yang menarik banding kasus dugaan penistaan agama kliennya.

Dengan ditariknya berkas banding oleh JPU, status Ahok kini resmi menjadi narapidana dari sebelumnya seorang  tahanan.

Status hukumnya kini juga telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengaku akan segera mengeksekusi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari Rutan Mako Brimob, Depok ke rutan yang ditentukan.

Satu hal yang kini ditunggu publik adalah langkah hukum selanjutnya yang akan dilakukan Ahok dan kuasa hukumnya.

Sejak Ahok menarik berkas bandingnya, banyak pengamat hukum menduga Ahok akan melakukan langkah Peninjauan Kembali (PK).

Diketahui, dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP, permintaan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini tertulis dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi

‘Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula’.

Dalam persidangan, tim JPU mendakwa Ahok dengan 2 dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 a huruf a KUHP dan Pasal 156 KUHP.

Tim JPU menuntut Ahok 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Jaksa menilai Ahok terbukti melakukan tindak pidana Pasal 156 KUHP pada dakwaan subsider.

Ahok dituntut karena telah menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto dalam putusannya berbeda dengan tuntutan tim JPU.

Hakim memvonis Ahok terbukti melakukan penodaan agama sebagaimana dakwaan primer Pasal 156a KUHP, dan menjatuhkan hukuman kurungan badan selama 2 tahun.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Protected by Copyscape

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional