Menu

Gerindra Tolak Syarat Ambang Batas Capres

  Dibaca : 237 kali
Gerindra Tolak Syarat Ambang Batas Capres
Jelang Pilpres 2019, Gerindra Menolak Ambang Batas Capres

Mendekati pemilu 2019, partai politik mulai melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan.

Direncanakan pada pemilihan umum 2019 akan adanya ambang batas calon presiden atau yang disebut sebagai presidential threshold.

Hal ini ditolak oleh fraksi Gerindra lewat wakil ketua umum Gerindra, Fadli Zon.

Fadli mengatakan ambang batas calon presiden tidak dapat diterapkan karena pemilihan umum untuk legislatif dan pemilihan presiden berlangsung secara serentak.

Fadli Zon mengatakan pada Rabu 24 Mei 2017 yang berada di gedung DPR, Senayan, di Jakarta Selatan.

“Parlimantery threshold tidak dapat disamakan dengan adanya presidential threshold, karena namanya saja dilakukan dengan serentak,” kata Zon.

Fadli Zon menambahkan, peresentase dari perolehan suara partai politik pada saat pemilihan umum yang dilakukan pada 2014 tidak dapat dijadikan pedoman untuk pemilihan umum 2019.

Karena dalam kurun waktu lima tahun, adanya dinamika suara setiap parta politik dan telah terjadi sebuah perubahan.

Dia juga mengatakan threshold yang akan digunakan tidak bisa menggunakan threshold 2014.

Menurutnya, threshold tahun tersebut sudah digunakan untuk pemilihan umum presiden pada tahun 2014 serta adanya posisi dari partai politik yang berbeda pada tahun 2014 dan juga tahun 2019.

 

Isu mengenai ambang batas calon presiden tersebut menurutnya Zon juga  adalah salah satu isu krusial.

Ini sedang dibahas dalam Rancangan Undang-undang mengenai Pemilihan Umum dimana sampai dengan sekarang ini masih belum diputuskan.

Ada beberapa isu lain yang masih menjadi isu yang banyak diperbincangkan, salah satunya adalah mengenai calon presiden-calon wakil presiden tunggal.

Fadli Zon, meyakini bahwa tidak akan adanya calon presiden dan calon wakil presiden yang tunggal ketika adanya ambang batas calon presiden menjadi dihapuskan.

Hal tersebut dikarenakan pada setiap partai politik tidak dapat mengajukan calon presiden-calon wakil presidennya masing-masing.

Pemberlakuan presidential threshold memang menjadi perdebatan tersendiri di antara partai politik peserta Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 nanti.

Ada yang beranggapan sebaiknya dalam pemilihan presiden presiden nanti menetapkan ambang batas nol persen agar banyak pilihan bagi rakyat Indonesia untuk memilih.

Namun sebagian partai yang terbilang besar terkesan keberatan dan tetap ngotot mempertahankan ambang batas dalam mengajukan calon presiden.

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional