Menu

KPK Bongkar Praktik Suap Kemendes-BPK

  Dibaca : 286 kali
KPK Bongkar Praktik Suap Kemendes-BPK
KPK Bongkar Praktik Suap Kemendes-BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap yang dilakukan oknum dua lembaga.

KPK kemudian menetapkan empat tersangka terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Sabtu (27/5/2017).

SGT Irjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  diduga melakukan tindakan suap. Selain SGT, JDT pejabat eselon tiga juga menjadi tersangka.

Sedangkan dari pihak BPK, RS yang merupakan eselon satu di BPK sebagai tersangka dan ALS salah auditor di BPK ditetapkan sebagai tersangka.

SGT dan JDT disangka selaku pemberi suap. Keduanya disangka pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, kemudian pasal 13 UU Nomor 31 1999. Hal ini sebagaimana diubah UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

RS dan ALS selaku penerima suap, yang merupakan pejabat BPK disangka melanggar pasal 12 huruf a dan b, pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999. Hal ini sebagaimana diubah UU 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Uang sebesar Rp 40 juta disita KPK terkait kasus ini. Uang itu diduga merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp 240 juta, dimana Rp 200 juta sudah dibayarkan pada awal Mei 2017.

KPK juga menyita uang Rp 1,145 miliar dan USD 3 ribu dari brankas di salah satu ruangan di BPK.
Sejumlah uang tersebut masih didalami apakah terkait dalam kasus ini.

Ketua KPK, Agus Rahardjo berujar, suap tersebut terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Suap itu disebut lantaran Kemendes PDTT ingin opini laporan keuangan di tahun anggaran sebelumnya naik level.

“Ada pembicaraan awal kejadiannya adalah minta agar pengin naik dari WDP (wajar dengan pengecualian) jadi WTP, tolong dibantu, nanti ada sesuatu,” kata Agus.

Rahardjo mengatakan bila pertemuan awal itu terjadi antara pejabat eselon I Kemendes dengan auditor BPK.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menyesalkan keterlibatan Irjen Kemendes Sugito dalam kasus suap terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kalau sudah tersangka secara aturan sudah harus diganti,” katanya.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional