Menu

Mindanao Darurat Militer, Sulut Mesti Waspada

  Dibaca : 378 kali
Mindanao Darurat Militer, Sulut Mesti Waspada
Mindanao Darurat Militer, Sulut Mesti Waspada

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte resmi memberlakukan status darurat militer di Pulau Mindanao, Filipina selatan.

Hal ini menyusul menyusul pertempuran antara pasukan militer dan kelompok pemberontak.

Sesuai dengan undang-undang di Filipina, darurat militer diberlakukan selama 60 hari.

Presiden Duterte mengambil keputusan itu ketika mengadakan kunjungan ke Moskow, Rusia, pada Selasa (23/5/2017).

Duterte langsung mempersingkat lawatannya di Rusia dan segera bertolak pulang ke Filipina.

“Mulai pukul 22:00 waktu Manila, Duterte menyatakan keadaan perang di seluruh Pulau Mindanao,” kata juru bicara presiden, Ernesto Abella.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebutkan bahwa status darurat militer di wilayah Marawi, Pulau Mindanao bisa berlaku hingga satu tahun.

Penerapan status darurat dikeluarkan setelah militan yang menyatakan berafiliasi dengan Islamic State (ISIS) merebut kota itu.

“Jika butuh waktu satu tahun, maka lakukanlah. Tetapi jika hanya butuh waktu satu bulan, saya akan lebih bahagia,” ujar Duterte.

Duterte bersumpah untuk bertindak keras melawan terorisme. Menurutnya tindakan ini merupakan salah satu janji kampanyenya tahun lalu.

“Sudah saya tegaskan sebelumnya, jangan memaksa saya mengambil tindakan kasar. Saya akan melakukannya demi menjaga Republik Filipina dan rakyat Filipina,” tambah Duterte.

Pertempuran pecah di Kota Marawi setelah polisi dan tentara bergerak untuk menangkap seorang pemimpin miltan yang didiuga berafiliasi dengan ISIS.

Ratusan kelompok militan bereaksi dengan melakukan penyerangan dan merebut di Kota Marawi, Pulau Mindanao.

Akses menuju kota Marawi diblokir dengan truk, militan membebaskan ratusan napi, militan membakar penjara tersebut serta menguasai kota berpenduduk sekitar 200 ribu orang tersebut.

Status darurat militer tersebut, secara tidak langsung berpengaruh terhadap Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia yang berbatasan langsung dengan Pulau Mindanao.

Provinsi paling Utara Indonesia tersebut dikhawatirkan menjadi tempat pelarian para militan yang terdesak.

“Sejak beberapa bulan lalu Konsulat Jenderal RI di Davao sudah mengeluarkan seruan kepada WNI di Filipina bagian selatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap situasi keamanan di sana. Seruan itu belum dicabut sampai hari ini,” ujar Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal.

Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones menjelaskan kekalahan besar yang dialami ISIS di berbagai wilayah yang mereka kuasai di Irak dan Suriah menimbulkan bahaya lain bagi kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

“Ada banyak kekhawatiran mujahidin yang terpaksa pulang, mereka akan tetap melakukan sesuatu yang bisa melanjutkan perang di Filipina, Malaysia atau Indonesia. Hal ini harus dipikirkan sebagai risiko,” katanya.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional