Menu

Akankah Ahok Melakukan Peninjauan Kembali?

  Dibaca : 393 kali
Akankah Ahok Melakukan Peninjauan Kembali?
Akankah Ahok Melakukan Peninjauan Kembali?

Keluarga dan tim pengacara Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah resmi mencabut memori Banding dari PN Jakarta Utara, Senin (22/5/2017).

Dalam keterangan pers yang dilakukan, istri Ahok membacakan surat yang dituliskan Ahok dari balik jeruji penjara.

Selain berterima kasih kepada pendukung, Ahok mengaku belajar mengampuni dan menerima semua kenyataan yang terjadi.

Demi kepentingan bangsa, Ahok mengaku rela menjalani masa hukuman dua tahun di dalam penjara.

Vonis yang diterima Ahok memang begitu megejutkan banyak orang termasuk tim kuasa hukum Ahok. Vonis tersebut juga disambut gelombang protes dari dalam dan luar negeri.

Sedari awal persidangan, tim kuasa hukum yakin, kliennya akan dibebaskan dari segala dakwaan.

Bahkan meski Jaksa memberikan tuntutan hukuman percobaan, tim kuasa hukum Ahok saat itu menanggapi hal tersebut masih terlalu berat.

Ketika vonis hakim bertolak belakang dari tuntutan jaksa, tim kuasa hukum kaget dan langsung menyatakan akan naik banding.

Namun dua pekan sejak Ahok ditahan, keputusan tersebut berubah total.

Bersama keluarga, tim kuasa hukum Ahok menyetujui menarik berkas memori banding.

Perhitungan tersebut pasti sudah dilakukan dengan strategi yang matang dan mendapat pertimbangan banyak pihak.

Jika langkah pencabutan banding diikuti tim JPU sebelum batas waktu memeriksa seluruh berkas perkara (inzage), Ahok resmi menyandang status terpidana.

Itu berarti keputusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Setelah status ini disandang, Ahok kini memiliki kesempatan perlawanan hukum melalui Peninjauan Kembali (PK).

Dalam pasal 263 ayat 1 KUHAP, permintaan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal ini bisa diambil dengan risiko tidak sebesar ketika mengajukan banding di Pengadilan Tinggi selanjutnya Kasasi ke Mahkamah Agung.

Jika banding dan kasasi dilakukan, hukuman dua tahun penjara yang diterima Ahok kemungkinan bisa diperberat.

Lain halnya dengan PK, meski PK ditolak hukuman tetap akan sama dan tidak mungkin diperberat.

Hal ini tertulis dalam Pasal 266 ayat (3) KUHAP yang berbunyi

‘Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula’. 

Tim kuasa hukum Ahok bisa mengajukan argumentasi permintaan PK dilakukan karena dasar dan alasan putusan yang dinyatakan bertentangan satu dengan yang lain.

Tim penasihat hukum akan mencoba memperlihatkan kekhilafan hakim sebagai suatu kekeliruan nyata.

Jika nantinya Mahkamah Agung menerima permohonan PK maka Ahok bisa dibebaskan atau diberikan hukuman yang lebih ringan.

Langkah ini merupakan langkah ‘cerdik’ dan aman yang dilakukan Ahok dan tim kuasa hukumnya untuk mendapatkan keadilan.

Jika pun ditolak, Ahok ‘hanya’ akan menjalankan 2/3 masa tahanan dikurangi masa remisi.

Akankah Ahok melakukan PK?

Biar waktu yang menjawabnya…

Penulis: Franky Guntur Tangkudung

 

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Protected by Copyscape

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional