Menu

Minahasa Merdeka, Wujud Kekecewaan Warga Daerah

  Dibaca : 404 kali
Minahasa Merdeka, Wujud Kekecewaan Warga Daerah
Minahasa Merdeka, Wujud Kekecewaan Warga Daerah

Kondisi politik di DKI Jakarta yang sempat memanas selama setengah tahun terakhir ini memancing gejolak massa di daerah. Pergerakan massa di daerah tak terbendung lagi karena merasa aspirasi mereka tidak dipahami.

Jakarta memang Ibukota negara, sebab itu Jakarta menjadi patron politik di seluruh daerah. Berawal dari adanya dugaan kriminalisasi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar tidak terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Upaya tersebut membawa gelombang massa anti-Ahok menggelar aksi besar-besaran yang diklaim sebagai aksi massa terbesar selama sejarah Indonesia.

Dengan spontan pergerakan massa di daerahpun tidak terbendung. Perang dingin antara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan Ahok kini masuk pada tahapan yang paling menegangkan. Ahok telah divonis bersalah dan diancam hukuman penjara 2 tahun, sementara itu Rizieq Shihab dihadapkan dengan kasus konten pornografi.

Massa di daerah merasa tidak bisa terima dengan kriminalisasi Ahok ini sehingga menggelar aksi spontan bertajuk ‘1000 Lilin untuk Ahok’Sedangkan pihak FPI beserta pendukungnya mendapat penolakan dari Pontianak dan Manado.

Penolakan pimpinan FPI di Pontianak berupa pengahadangan kedatangan Ketua Umum FPI Sobri Lubis di bandara Supadio Pontianak. Sobri Lubis tidak sempat menginjakan kaki di tanah Suku Dayak itu, dia hanya sampai pada tangga pesawat. Sebelumnya aksi serupa juga terjadi terhadap Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain.

Sedangkan di Manado juga terjadi penghadangan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di bandara Sam Ratulangi Manado. Fahri Hamzah dianggap sebagai simpatisan FPI dan dianggap sebagai politisi yang kontroversial. Alasan tersebut menguat karena kedekatan Fahri Hamzah dengan FPI serta sempat terlibat aksi upaya kriminalisasi Ahok.

FPI dituding sebagai biang keladi memanasnya pergerakan massa di seluruh Indonesia. FPI juga dituding sebagai organisasi masyarakat yang menimbulkan perpecahan bagi NKRI. Hal itu disebabkan karena FPI kerap mengeluarkan pernyataan yang selalu menyinggung masalah agama yang harus menguasai negara.

Inilah inti dari pergerakan massa di daerah, NKRI yang seharusnya tidak mempermasalahkan perbedaan agama justru seakan dikritisi oleh FPI. Upaya kriminalisasi Ahok menjadi bukti bahwa FPI mengkritisi NKRI dan Pancasila. Namun FPI sendiri beranggapan bahwa justru Ahok yang menjadi pemicu dari permasalahan.

Dari aksi simpati untuk Ahok yang tersebar diseluruh Indonesia sampai pada pengolakan Ketua Umum FPI di Pontianak serta penolakan Fahri Hamzah di Manado inilah membuahkan kritik bagi pemerintah pusat.

Kritik besar-besaran dari daerah

Kritik yang seharusnya segera ditangani oleh pemerintah dengan kebijakan politik justru dinilai terlambat. Presiden Joko Widodo terlihat belum mengambil kebijakan politik untuk masalah ini. Pergerakan massa di daerah yang merasa tidak didengar dan dipahami justru bergerak semakin agresif.

Akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan politik berujung pada aspirasi serius dari daerah. Di Manado, massa yang merasa tidak didengarkan justru menyerukan refrendum Minahasa merdeka. Hal itu sebagai konsekuensi akibat pemerintah seakan membiarkan FPI bergerak bebas di Indonesia.

Seruan Minahasa merdeka ini bukanlah yang pertama kali digaungkan oleh masyarakat Minahasa. Sejak tahun 1960-an Minahasa sudah mengkritisi Indonesia yang tidak mampu melindungi kaum minoritas. Saat ini justru pemerintah justru seakan membiarkan FPI melkaukan intervensi tidak langsung terhadap politik negara.

Kini isu Minahasa merdeka menjadi trending topic di dunia maya. Hal ini jelas mengagetkan pemerintah pusat. Hal ini dianggap sebagai aksi spontan saja karena merasa tidak didengarkan. Namun justru dalam catatan sejarah upaya serupa pernah terjadi puluhan tahun silam.

Ini menjadi masalah serius bagi pemerintah pusat agar segera mengambil kebijakan politik dan intervensi terhadap masalah isu SARA dalam politik. Sangat berbahaya jika pemerintah pusat hanya membiarkan dan menganggap ini adalah aksi spontan.

Minahasa merdeka menjadi ancaman, sebenarnya bukan untuk NKRI, tapi ancaman bagi pemeritah pusat yang tampak lambat menikdak FPI dan simpatisannya. Karena sejak awal berdirinya, FPI sudah menjadi momok bagi keutuhan NKRI.

Saat ini memang NKRI tampak masih untuh sebagai suatu negara dengan masyarakat majemuk. Namun sangat disayangkan jika setiap masalah SARA yang menjadi isu nasional tidak mampu dibendung dan diselesaikan.

Penulis: Onky Leonardo Manua

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Protected by Copyscape

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional