Menu

Pemerintah Resmi Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

  Dibaca : 332 kali
Pemerintah Resmi Bubarkan  Hizbut Tahrir Indonesia
Pemerintah Resmi Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

Pemerintah akhirnya berani mengambil langkah tegas terkait tindak tanduk organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang mengarah radikalisme.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto dalam jumpa persnya, Senin (8/5/2017) memastikan akan membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Meski begitu, pemerintah harus melewati dulu tahapan pengusulan untuk membubarkan Ormas yang dianggap radikal ini.

Keputusan pembubaran akan ditentukan jalur peradilan karena Ormas HTI sudah berbadan hukum.

Menurut Wiranto, keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian dan mendengarkan keresahan masyarakat terkait ancaman terhadap NKRI.

“Keputusan ini diambil bukan berarti Pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata Wiranto.

Lebih dalam Wiranto menjelaskan, meski berbadan hukum HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri NKRI.

HTI dinilai bertentangan dengan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Aktivitas HTI dikatakan telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

“Mencermati berbagai pertimbangan serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Wiranto usai rapat antara Menko Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

HTI juga dianggap tidak melaksanakan peran positif mengambil bagian dalam proses pembangunan guna memajukan bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian sudah menyatakan akan menindak tegas Ormas yang menyimpang dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai telah melanggar konstitusi negara. Penilaian itu berdasarkan beredarnya video HTI yang selalu menyerukan ajakan agar ideologi khilafah ditegakkan di Indonesia.

“Konsep khilafah bertentangan dengan ideologi pancasila,” tegas Tito.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menambahkan, Polri tengah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder untuk melakukan pemetaan terkait lokasi perekrutan anggota HTI.

“Video atau pernyataan sudah banyak, HTI itu ormas internasional. Kita pemetaan dia kaderisasinya di mana saja. Kerja sama stakeholder lain juga untuk memetakan,” ucap Rikwanto.

Kepolisian juga tidak memberikan izin terkait acara dan agenda yang dilakukan HTI.

Satu agenda yang dimaksud adalah  rencana HTI yang menggelar pertemuan dengan tema Khilafah kewajiban syar’i jalan kebangkitan umum, Minggu (23/4/2017) lalu.

Agenda HTI juga kerapkali dilarang dan dihentikan oleh GP Ansor dan Banser NU di beberapa daerah.

Direktur Wahid Institute, Yenni Wahid yang juga merupakan anak dari Presiden keempat RI mengatakan ormas HTI layak dibubarkan.

Menurutnya, jika ada ormas yang ingin mengganti ideologi negara, itu tidak sesuai dengan konstitusi dan harus ditindak tegas.

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional