Menu

Jokowi Beri Sinyal Ambil Alih Freeport

  Dibaca : 582 kali
Jokowi Beri Sinyal Ambil Alih Freeport
Kepemilikan Tambang Asing di Indonesia. (Ilustrasi)

Penerapan Pasal 33 UUD 1945 masih sangat jauh dari kenyataan, hingga saat ini usaha pertambangan dalam negeri masih didominasi oleh perusahaan asing. Hal tersebut terjadi karena hingga saat ini Indonesia masih menerapkan UU Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Penerapan UU Nomor 1 tahun 1967 juga hingga kini masih ketergantungan pada kebijakan kerjasama luar negeri, ketergantungan pada IMF dan World Bank, serta kondisi ekonomi dalam negeri. Belum lagi kepentingan oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari lobi-lobi perusahaan asing.

Contoh skandal “Papa minta saham” yang sempat menyeret Ketua DPR-RI Setya Novanto karena mencatut nama Presiden Jokowi saat melobi perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia.

Kini pergerakan Jokowi untuk mengembalikan martabat dan kedaulatan ekonomi Indonesia mulai digaungkan. Pada sebuah acara bertajuk Forum Ekonomi Umat pada Sabtu, 22 April 2017 tersebut, Jokowi dengan tegas memberikan sinyal keras bagi perusahaan pertambangan asing di dalam negeri.

Dalam acara yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, sinyal keras yang disampaikan Jokowi bukanlah soal rencana diatas kertas lagi, tapi sudah mulai dilakukan. Jokowi dengan gamblang menyebutkan upaya ini sudah berjalan dan sudah ada hasilnya.

Pada 2016 lalu pemerintah telah mengambil alih Blok Mahakam dari perusahaan Jepang untuk selanjutnya dipercayakan kepada PT Pertamina. Demikian juga dengan aset PT Newmont di Nusa Tenggara yang sudah diambil alih pengusaha dalam negeri Arifin Panigoro atas dukungan pemerintah.

Usaha pertambangan di Indonesia, entah itu pertambanganan migas maupun non-migas, masih dikuasai oleh pemodal asing. Beberapa nama perusahaan asing perminyakan seperti Shell, Exxon, Chevron, hingga Petronas masih nyaman di Indonesia.

Sedangkan, jika menurut Pasal 33 UUD 1945, seharusnya pertambangan minyak itu dikuasai oleh negara karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia. Itulah tujuan awal pemerintah Indonesia mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina.

Disisi lain, pertambangan non-migas seperti emas, perak, tembaga dan lainnya juga bernasib sama. Dengan masih didominasi perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, dan lainnya, pertambangan non-migas tampaknya sangat sulit untuk dikuasai negara.

Hal itu terjadi karena modal asing yang masuk ke Indonesia terlalu besar dan terikat kontrak karya yang sangat kompleks. Padahal, bidang non-migas sangat berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi negara.

Saat publik bertanya kepada Jokowi, kapan perusahaan tambang asing lain akan dinasionalisasi, Jokowi dengan pasti mengatakan agar bersabar. Alasannya, upaya ini bukanlah hal yang mudah dilakukan, apalagi perusahaan tambang asing yang sudah lama dan nyaman bertambang di Indonesia.

“Nah ini satu-satu, jangan langsung diminta semuanya. Yang jelas ini patut kita syukuri,” kata Jokowi memberikan kepastian kepada masyarakat. Tugas untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia bukanlah hal mudah. Tapi dibutuhkan keberanian dan ketegasan untuk melakukannya.

Berkaitan dengan PT Freeport Indonesia yang akhir-akhir ini mengalami berbagai masalah, tentunya akan menjadi target utama bagi pemerintah untuk dinasionalisasi. Untuk menasionalisasi aset Freeport seratus persen, pemerintah tentunya membutuhkan dukungan investor dalam negeri yang kuat.

Sebagaimana kasus Newmont, Freeport juga harus menjaga stabilitas perusahaan jika tidak ingin diambil alih pemerintah Indonesia. Namun tampaknya terlambat, pemerintah sudah memberikan sinyal pengambil-alihan.

Freeport menjadi perusahaan tambang asing terbesar di Indonesia sehingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sekarang, sinyal yang diberikan Jokowi itu seakan mengancam eksistensi Freeport di Indonesia.

Penulis: Onky Leonardo Manua

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional