Menu

Tak Mampu Sewa Ambulans, Mayat Anak Disimpan Dalam Tas

  Dibaca : 293 kali
Tak Mampu Sewa Ambulans, Mayat Anak Disimpan Dalam Tas
Tak Mampu Sewa Ambulans, Mayat Anak Disimpan Dalam Tas

Aspin Ekwandi, warga Desa Sinar Bulan, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sangat bersedih karena anaknya yang baru lahir akhirnya meninggal dunia.

Sang buah hati, yang lahir prematur didiagnosa memiliki gangguan jantung dan paru-paru. Meski sudah mendapatkan perawatan intensif, bayi mungil itu akhirnya menghembuskan nafas terakhir (7/4/17) RSUD M Yunus, Bengkulu.

Aspin dirundung kesedihan tetapi juga diliputi kebingungan, karena di saat bersamaan sang istri Sri Sulismi masih dirawat di RSUD Kaur. Sebelum dirujuk ke RSUD M Yunus Bengkulu bayi dan ibunya memang dirawat di RSUD Kaur.

Yang makin membuat Aspin kalut adalah bagaimana cara agar jenazah bayinya bisa dibawa ke kampung halamannya yang berjarak sekitar 5 jam perjalanan mobil.

Aspin tak memiliki uang, sementara pihak rumah sakit mematok biaya sewa ambulans sebesar Rp 3,2 juta dan tak bisa ditawar.

“Saya coba tawar, tapi pihak rumah sakit menegaskan harga itu sudah tidak bisa kurang,” jelas Aspin.

Aspin akhirnya mencoba cara tak biasa, dia memasukkan jenazah anaknya ke dalam tas pakaian miliknya dan naik mobil travel ke kampungnya.

Selam 5 jam perjalanan batinnya terpukul, dia menahan tangis, takut penumpang lainnya curiga apa isi dalam tasnya.

“Sebelum naik sopir sempat menawarkan tas untuk masuk bagasi, namun saya bilang itu kue untuk pernikahan saudara,” kenang Aspin menahan sedih.

Kisah pilu ini menampar rasa kemanusiaan, bagaimana bisa pihak rumah sakit tega membiarkan pasien berekonomi lemah harus membawa jenazah bayinya dalam tas pakaian?

Kejadian seperti ini bukan baru sekali terjadi. Orang miskin selalu menjadi korban atas nama aturan. Rasa kemanusiaan selalu diabaikan, kalah posisinya dengan aturan dan prosedur.

Ombudsman RI Kantor Perwakilan Bengkulu mengakui, kejadian tiu tidak akan terjadi jika pihak rumah sakit bersikap fleksibel.

Dalam pelaksanaan, pihak rumah sakit mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Namun, rasa kemanusiaan dan pelayanan publik harusnya diutamakan. Banyak alternatif yang bisa diambil untuk mencegah kisah pilu itu terjadi.

Pihak rumah sakit harusnya bisa ‘melonggarkan’ biaya bahkan menggratiskannya. Bukan rahasia umum, ambulans banyak dipakai untuk kepentingan pribadi oknum Rumah sakit.

Atau pihak rumah sakit bisa berkoordinasi dengan lembaga sosial dan LSM penggiat kemanusiaan untuk menutupi biayanya.

Bisa juga berkoordinasi dengan partai politik yang kini banyak menyediakan jasa ambulans, yang bisa dipakai setiap saat. Bukan hanya saat ingin mendulang suara.

Semoga tak ada lagi kejadian serupa yang terjadi di negara ini.

Penulis: Franky Guntur Tangkudung

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Protected by Copyscape

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional