Menu

Ironi Pemilihan Pimpinan DPD dan Keputusan MA

  Dibaca : 232 kali
Ironi Pemilihan Pimpinan DPD dan Keputusan MA

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (4/4/17) akhirnya memilih Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai ketua dan dua wakil ketua yang baru.

Paripurna yang berjalan hingga lewat tengah malam tersebut sebelumnya sempat diwarnai kericuhan dan perkelahian. Para anggota DPD yang ada terlihat terbelah menyikapi paripurna untuk memilih pimpinan yang baru.

Mereka yang ngotot melakukan pergantian pimpinan mengacu Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 dan yang menetapkan masa jabatan Pimpinan DPD selama 2,5 tahun.

Sebaliknya pihak menolak merujuk pada Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan tata tertib Nomor 1 Tahun 2016.

Bagi kubu yang ngotot melakukan pergantian pimpinan, putusan MA dianggap cacat hukum dan tidak bisa menjadi dasar hukum karena beberapa kesalahan yang dibuat. Menurut mereka, kesalahan yang terjadi tak bisa hanya dianggap kesalahan administratif, tetapi juga berimplikasi pada substansi putusan.

MA sendiri sudah mengakui kekhilafan atas kesalahan redaksi tersebut, namun tetap tegas menyatakan itu tidak mengubah substansi putusan tersebut.

Dalam putusan MA, terdapat beberapa kesalahan. Kesalahan itu di antaranya, menyebut Dewan Perwakilan Daerah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ada juga kesalahan pengetikan pada objek putusan yang seharusnya tata tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017  menjadi ‘Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017.

Ironi Pemilihan Ketua DPD dan Sikap MA ini jelas merupakan hal yang sangat memiriskan. DPD merupakan satu-satunya institusi yang membagi masa jabatan menjadi dua periode kini dinilai lebih fokus dalam perebutan kekuasaan dibanding melayani masyarakat yang diwakilinya.

Apa yang dilakukan DPD sangat melukai hati rakyat. Berbagai dorongan untuk membubarkan lembaga ini juga makin keras dihembuskan. Apalagi prestasi kinerja para anggotanya selama ini tidak terdengar.

Memang selama ini harus diakui citra DPD lebih dominan ke arah negatif karena selama setahun belakangan hanya terus berseteru memperebutkan kursi pimpinan. Itu melengkapi ‘prestasi’ ketua DPD yang tertangkap tangan menerima suap.

Kini fungsi lembaga yang lahir 1 Oktorber 2004 sebagai representasi menghapuskan utusan golongan dan utusan daerah dari DPR seolah hilang tak berbekas.

Dengan terpilihnya pimpinan baru yang merupakan anggota Partai Politik makin menguatkan aroma politis sudah merasuki tubuh DPD.

Fungsinya yang hanya sebagai pengusul di DPR makin dirasa tak dibutuhkan lagi. Tugasnya sebagai perawat NKRI dalam konteks kedaerahan, mengelola sumber daya alam, mengawasi jalannya otonomi daerah, serta merawat hubungan pusat dan daerah juga kenyataannya tak efektif dijalankan.

Di sisi lain, kedatangan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, Suwardi mewakili Ketua MA Hatta Ali untuk melantik pimpinan DPD yang baru jelas membuat kebingungan di tengah masyarakat Indonesia. Padahal sebelumnya MA yang mengeluarkan putusan pembatalan Tatib yang menjadi dasar pergantian pimpinan DPD tersebut.

Hal ini jelas membuat rakyat Indonesia menganggap institusi hukum tertinggi di negara ini, melakukan tindakan yang tidak konsisten. Hatta Ali sendiri diketahui tidak berada di Tanah Air karena sedang melakukan umrah.

Kesalahan redaksi yang terjadi juga memperlihatkan ketelodoran institusi hukum tertinggi di negeri ini.

Yang membuat keadaan menjadi lebih rumit adalah saat mantan pimpinan DPD Farouk Muhammad  dan GKR Hemas merasa masih menjadi pimpinan sah sesuai konstitusi.

Keduanya bahkan menyindir jika MA mengingkari amar putusannya dan mencerminkan runtuhnya benteng terakhir penegakan hukum di Indonesia ini.

Penulis :Franky Guntur Tangkudung

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional